Penunjang Kemandirian Daerah

Indonesia terus berbenah. Fokus negara untuk mensejahterakan masyarakatnya secara kasat mata dapat terlihat, meskipun mungkin kondisi sesungguhnya yang membentuk gunung es. Akan tetapi, dari sektor pembenahan ekonomi, kalangan pelaku pasar manapun kelihatannya sudah dapat tersenyum (selama tidak melulu dikaitkan dengan situasi politik atau dipolitik-kannya ekonomi negara kita).

Ketua Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih, Suryo Bambang Sulisto (SBS), dalam keterangan tertulisnya mengatakan:

“(Ekonomi) Indonesia bisa menjadi yang terbesar ketiga di Asia, setelah China dan India. Karena itu, Kadin dalam periode kepemimpinan saya jika terpilih akan mengobarkan semangat probisnis,” bebernya.

Oleh karena itu, untuk membantu mewujudkannya, pihaknya akan mengajak para pengusaha, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh melalui peningkatan ekonomi daerah.

Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi daerah akan dilakukan melalui beberapa program, yakni meningkatkan jumlah entrepreneur (wirausaha) menjadi empat juta dan adanya edukasi.

Selaras dengan itu, Komite Ekonomi Nasional, organisasi baru yang berada langsung dibawah presiden, dengan chiefnya Chairul Tanjung sudah memiliki rekomendasi untuk baiknya roda perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

Secara lebih spesifik, Rhendal Kasali mengungkapkan bahwa saat ini, sekitar 90,8 juta penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal. Jumlah tersebut tersebar pada sekira 50,7 juta jenis usaha informal yang umumnya merupakan usaha "kaki lima" dalam berbagai bidang mulai makanan hingga tekstil. Jadi sekitar 36% masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya terhadap industri ini. Kelihatannya industri ini merupakan industri yang luput dari perhatian pemerintah.

Fokus pemerintah membangun kekuatan daerah sebenarnya perlu untuk didukung, terlebih dengan adanya wacana untuk melakukan perampingan PNS agar alokasi dana untuk pembenahan infrastruktur dan reformasi APBD bisa lebih besar lagi. Yang saat ini perlu dipertanyakan adalah mengenai Grand Design pembenahan dan pembangunan daerah ini dan keterpaduannya dengan sektor-sektor yang ada.

Kita semua tahu, bahwa baik buruknya kinerja suatu organisasi itu berdasarkan atas kualitas sumber daya manusia nya. Otonomi daerah betapa tidak, memang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui masih manja atau mandirinya daerah tersebut. Ketika kita berbicara SDM, tentu saja tidak terkait dengan jumlah.

Pekerjaan Rumah pemda sebenarnya adalah memberikan persiapan kepada sumber daya manusia yang ada di wilayahnya dengan selalu menggunakan acuan/ arahan yang datangnya dari pusat. Saat sumber daya sudah terbangun, pengelolaan wilayah dan manajemennya serta kontrolnya akan menjadi sangat independen dan tidak bergantung lagi kepada pusat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemandirian daerah saat ini masih disokong pusat, dan laju pertumbuhannya banyak dikontribusikan oleh pengusaha-pengusaha. Pengusaha bertindak tentu saja sesuai denganh regulasi yang diberikan oleh pemerintah setempat. Untuk memompa jumlah investor dan pengusaha yang datang, pemerintah wajib untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka dalam berekspansi.

Sayangnya situasi saat ini yang terjadi di beberapa daerah adalah belum kondusifnya iklim usaha dan investasi. Pengusaha daerah masih banyak menemukan pungli-pungli, sulitnya akses pasar, dan lainnya. Padahal peran serta putera daerah sebagai pengembang amat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut.

Jangan dilupakan juga, bahwa semangat ekonomi kerakyatan perlu dijaga dan dikembangkan sambil terus dikonsolidasikan dengan pengusaha/ pengembang agar terjadi sinergisitas antara pelaku pasar, regulator, dan pasar.

Saat kondisi seperti ini sudah terjadi, peran pemerintah pusat dapat terus dideviasikan sehingga alokasi anggaran dapat dipindahkan untuk pengembangan sektor atau konsep-konsep baru untuk mendukung pemberdayaan masyarakat/ daerah yang masih tertinggal.

Ekonomi Untuk Rakyat

Ekonomi Indonesia sedang berada pada salah satu puncak kejayaan setelah dihajar krisis pada 2008 lalu. Indikasi-indikasi positif semester I dari perusahaan-perusahaan bursa tampaknya dapat dijadikan dasar acuan untuk kita ambil kesimpulan bahwa negara ini, secara fundamental makin baik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan akhir pekan ini dengan mencetak rekor tertinggi baru di level 3.384 Penguatan saham-saham Bakrie menjadi motor utamanya.(sumber: detik.com http://bit.ly/cCQib8)

Kacamata makro melihat bahwa situasi jadi jauh lebih baik dan kompetisi positif masih sedang berlangsung antara para pelaku usaha dan pasar. Istilah orang investasi, untuk jangka panjang, sekarang saat yang tepat untuk kita buy. Jauh ke depan, harapan-harapan baik itu masih ada.

Akan tetapi, ada hal-hal lain yang perlu diwaspadai oleh negara kita. Kalangan elit juga ternyata melihat indikasi positif ini. Karena mereka melihat, tentu saja seperti kalangan pengusaha lainnya, mereka melihat satu celah untuk mendapatkan keuntungan lebih. Permintaan pembuatan gedung baru di tingkat legislatif adalah "gejala" dari kemampuan mereka untuk dapat menancapkan kuku lebih kuat lagi dalam melakukan kebijakan yang sebenernya tidak bijak.

Singkatnya adalah, hampir semua kalangan dapat melihat meningkatnya perekonomian Indonesia. Ini adalah peran serta yang tidak berdiri sendiri, karena faktor pendukungnya memang banyak, selain peran serta kesadaran masyarakat untuk mempercayai kabinet melakukan kinerjanya sampai 2014 nanti. Kabinet yang saat ini sedang panas-panasnya digunjingkan orang karena beberapa leadernya mendapatkan rapor merah. Kabinet yang para pemangku kepentingannya mesti selalu waspada, mawas diri, dapat bekerja dengan baik disamping itu harus bisa dengan konsisten "melayani" kepentingan-kepentingan rekan, klien (baca: publik), wartawan-wartawan "nakal" sampai atasannya.

Mungkin atas dasar ini, kemudian negara kita berani memutuskan untuk terus melakukan pinjaman dana keluar negeri. Praktis, hutang negara kita bertambah. Suatu hal lain yang selalu dikecam oleh banyak pihak bahkan dari internal pemerintahan negara ini sendiri. Istilah kata, negeri ini memiliki banyak sekali faktor yang bisa membuat kita jauh-jauh-jauh lebih kaya dari negara manapun di dunia.

Meski wacana peminjaman hutang itu baik karena digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dalam negeri dalam rangka peningkatan kesejahteraan negeri ini sehingga nanti nya dapat bergantian membayar hutang, tetap saja resistensi akan selalu muncul. Ketimbang selalu berhutang, akan lebih baik jikalau meningkatkan sinergisitas antara pusat dan daerah untuk mengembangkan potensi alamnya.

Pemimpin harus galak dalam menyikapi hal-hal yang sangat bersinggungan dan SARA seperti yang terjadi baru-baru ini. Konflik agamais seperti itu bukannya tidak mungkin dapat muncul menjadi sebuah perang saudara kecil-kecilan yang dapat menurunkan pendapatan negeri karena menjauhkan para investor untuk menanamkan dananya di negeri ini.

Paralel dengan itu, kesadaran masyarakat juga sebenarnya memegang peranan yang jauh lebih penting dalam melangsungkan kehidupan bernegara yang damai. Peran pemerintah jadi sangat tidak berarti dan tidak vital apabila lebih dari 250 juta warganya adalah warga yang mementingkan egoisme, kulturalisme, individualisme, agamaismenya semata.

Tidak dapat ditampik bahwa sikap-sikap seperti itu terjadi, karena pertumbuhan ekonomi memang BELUM mencapai tingkat mikro seperti yang diharapkan. Dampak positif pertumbuhan perekonomian belum dirasakan oleh mereka masyarakat yang benar-benar kecil meskipun indikator menunjukkan telah bertambahnya jumlah masyarakat kaya (baca: OKB) di negara kita.

Beberapa menilai pemerintah kurang serius melakukan kerjanya menurunkan tingkat kemiskinan. Keberadaan KPK yang melakukan terobosan beberapa tahun lalu dengan menangkap banyak sekali koruptor malah membuat pihak-pihak tertentu bermain "kucing-kucingan" dengan peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi

Tapi benarkah pemerintah memang tidak serius melakukan kerjanya? Benarkah memang sampai se-menderita itu kita memerlukan uluran tangan pemerintah? Mengertikah mereka tentang mekanisme ekonomi kerakyatan?

Pertanyaannya yang selalu saya menyisir pikiran saya adalah:

1. Jika jumlah OKB bertambah, apakah berarti jumlah kemiskinan ikut berkurang atau justru bergerak paralel? (kaya bertambah, miskin juga bertambah)

2. OKB-OKB ini apakah mereka jadi kaya karena dibantu pemerintah semata?

3. Apakah regulasi pemerintah wajib untuk membuat masyarakat sejahtera se-sejahtera sejahteranya sampai keluar dari ambang batas garis kemiskinan? Ataukah hanya tools untuk membantu meningkatkan kesejahteraan?



IMHO, tanpa bermaksud membela kalangan pemerintah, tanpa bermaksu melupakan semboyan "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", pemerintah tidak punya kewajiban yang mutlak untuk membuat masyarakatnya, secara mikro menjadi sangat-sangat sejahtera/ kaya meskipun tupoksi kementerian dan lembaga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi justru kewajiban kitalah yang harus selalu mengeluarkan diri kita dari hal-hal yang serba kekurangan.

Happy weekend for u all.