Indonesia terus berbenah. Fokus negara untuk mensejahterakan masyarakatnya secara kasat mata dapat terlihat, meskipun mungkin kondisi sesungguhnya yang membentuk gunung es. Akan tetapi, dari sektor pembenahan ekonomi, kalangan pelaku pasar manapun kelihatannya sudah dapat tersenyum (selama tidak melulu dikaitkan dengan situasi politik atau dipolitik-kannya ekonomi negara kita).
Ketua Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih, Suryo Bambang Sulisto (SBS), dalam keterangan tertulisnya mengatakan:
“(Ekonomi) Indonesia bisa menjadi yang terbesar ketiga di Asia, setelah China dan India. Karena itu, Kadin dalam periode kepemimpinan saya jika terpilih akan mengobarkan semangat probisnis,” bebernya.
Oleh karena itu, untuk membantu mewujudkannya, pihaknya akan mengajak para pengusaha, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh melalui peningkatan ekonomi daerah.
Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi daerah akan dilakukan melalui beberapa program, yakni meningkatkan jumlah entrepreneur (wirausaha) menjadi empat juta dan adanya edukasi.
Selaras dengan itu, Komite Ekonomi Nasional, organisasi baru yang berada langsung dibawah presiden, dengan chiefnya Chairul Tanjung sudah memiliki rekomendasi untuk baiknya roda perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.
Secara lebih spesifik, Rhendal Kasali mengungkapkan bahwa saat ini, sekitar 90,8 juta penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal. Jumlah tersebut tersebar pada sekira 50,7 juta jenis usaha informal yang umumnya merupakan usaha "kaki lima" dalam berbagai bidang mulai makanan hingga tekstil. Jadi sekitar 36% masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya terhadap industri ini. Kelihatannya industri ini merupakan industri yang luput dari perhatian pemerintah.
Fokus pemerintah membangun kekuatan daerah sebenarnya perlu untuk didukung, terlebih dengan adanya wacana untuk melakukan perampingan PNS agar alokasi dana untuk pembenahan infrastruktur dan reformasi APBD bisa lebih besar lagi. Yang saat ini perlu dipertanyakan adalah mengenai Grand Design pembenahan dan pembangunan daerah ini dan keterpaduannya dengan sektor-sektor yang ada.
Kita semua tahu, bahwa baik buruknya kinerja suatu organisasi itu berdasarkan atas kualitas sumber daya manusia nya. Otonomi daerah betapa tidak, memang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui masih manja atau mandirinya daerah tersebut. Ketika kita berbicara SDM, tentu saja tidak terkait dengan jumlah.
Pekerjaan Rumah pemda sebenarnya adalah memberikan persiapan kepada sumber daya manusia yang ada di wilayahnya dengan selalu menggunakan acuan/ arahan yang datangnya dari pusat. Saat sumber daya sudah terbangun, pengelolaan wilayah dan manajemennya serta kontrolnya akan menjadi sangat independen dan tidak bergantung lagi kepada pusat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemandirian daerah saat ini masih disokong pusat, dan laju pertumbuhannya banyak dikontribusikan oleh pengusaha-pengusaha. Pengusaha bertindak tentu saja sesuai denganh regulasi yang diberikan oleh pemerintah setempat. Untuk memompa jumlah investor dan pengusaha yang datang, pemerintah wajib untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka dalam berekspansi.
Sayangnya situasi saat ini yang terjadi di beberapa daerah adalah belum kondusifnya iklim usaha dan investasi. Pengusaha daerah masih banyak menemukan pungli-pungli, sulitnya akses pasar, dan lainnya. Padahal peran serta putera daerah sebagai pengembang amat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut.
Jangan dilupakan juga, bahwa semangat ekonomi kerakyatan perlu dijaga dan dikembangkan sambil terus dikonsolidasikan dengan pengusaha/ pengembang agar terjadi sinergisitas antara pelaku pasar, regulator, dan pasar.
Saat kondisi seperti ini sudah terjadi, peran pemerintah pusat dapat terus dideviasikan sehingga alokasi anggaran dapat dipindahkan untuk pengembangan sektor atau konsep-konsep baru untuk mendukung pemberdayaan masyarakat/ daerah yang masih tertinggal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar